Header Ads

  • Breaking News

    LCW Desak Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan SPPD Fiktif‎ Dewan

    Direktur LCW, H.Hulain.

    Lombok Timur - Lombok Corruption Watch (LCW) Lombok Timur mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan SPPD Fiktif. Sejumlah oknum anggota DPRD Lotim yang tidak berangkat melakukan bimtek atau diklat di Jakarta.

    Karena  uangnya perjalanan dinasnya diambil,sedangkan sejumlah oknum dewan tidak berangkat,maka ini tentunya sudah masuk ranah tindak pidana korupsi yang harus segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum.‎

    " Aparat harus usut tuntas kasus dugaan SPPD Fiktif sejumlah oknum anggot DPRD Lotim," tegas Direktur LCW Lotim, H.Hulain kepada media ini.

    Selain itu,kata Hulain, adanya indikasi dugaan penggunaan Joki atau pengganti bagi oknum anggota DPRD Lotim. Dengan digantikan oleh orang lain untuk mengikuti kegiatan dewan tersebut adalah tidak benar.

    Sehingga tentunya perbuatan ini tidak boleh dibiarkan,melainkan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi dirinya mensinyalir kalau perbuatan sejumlah anggota dewan yang diduga menggunakan SPPD Fiktif dan joki,bukan saat hanya sekarang saja,melainkan sudah seringkali dilakukan,akan tapi tidak diketahui sama publik.

    " Kebetulan media tahu dengan ulah sejumlah oknum anggota dewan,makanya apes nasibnya bagi anggota dewan yang tidak berangkat,lalu mengambil uang perjalan dinas," ujarnya.

    Oleh karena itu, tambah Hulain yang juga pengacara senior Lotim sangat prihatin dan menyayangkan sekali dengan prilaku oknum anggota DPRD Lotim.

    Dengan melakukan perbuatan yang tidak baik diperlihatkan di publik. Dengan dugaan uang kegiatan diambil lalu dibagi sama Joki yang ditunjuk.

    " Dengan perbuatan oknum anggota dewan itu tentu mengakibatkan timbulnya kerugian negara," tambah Direktur LCW ini.

    Hulain juga melihat oknum anggota dewan yang tidak berangkat diklat lalu mengambil uang perjalanan dinasnya. Sehingga terkesan rakus,tidak punya integritas dan tidak amanah dalam menjalankan amanat rakyat.

    Oleh karena itu hendaknya masyarakat harus menghukum mereka. Dengan cara tidak memilih mereka pada Pileg tahun 2019.

    " Kalau gitu sikap oknum anggota dewan lebih baik masyarakat jangan memilih," tandasnya.‎

    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad