Header Ads

  • Breaking News

    Mantan Pimpinan DPRD Lotim Dorong Polisi Usut Kasus Dugaan SPPD Fiktif Dewan

    Mantan Wakil Ketua DPRD Lotim,Ummi Syarkawi

    Lombok Timur - Mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur mendorong pihak kepolisian untuk mengusut sampai tuntas kasus dugaan SPPD fiktif dan joki dalam kegiatan Diklat DPRD Lotim di Jakarta dari tanggal 13 s.d 16 Juli 2018.

    Apalagi dalam kasus tersebut diduga melibatkan belasan anggota DPRD Lotim.Sehingga tentunya ini sangat disayangkan terjadi dalam lembaga dewan terhormat.

    " Saya mendorong penuh aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini sampai tuntas," tegas Mantan Wakil Ketua DPRD Lotim,Ummi Syarkawi kepada media ini.

    Ia mengaku juga sangat prihatin dengan persoalan yang menimpa belasan anggota dewan Lotim saat ini. Dengan mencuatnya kasus dugaan SPPD fiktif dan Joki di publik,sehingga tentunya ini menjadi tamparan keras bagi lembaga dewan tersebut.

    Selain itu, dengan masalah itu tentunya masyarakat akan melihat tabiat atau kelakuan para wakil rakyatnya yang duduk saat ini di DPRD Lotim. Sehingga tinggal masyarakat sekarang akan menilai apakah layak untuk dipilih kembali dalam Pemilihan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 atau tidak.

    Maka itu semua kembali ke masyarakat Lotim, agar lebih berhati-hati dalam memilih wakil yang akan duduk di DPRD Lotim mendatang. Karena salah memilih masyarakat yang akan rugi nantinya.

    " Dengan adanya kasus dugaan SPPD fiktif itu masyarakat akan tahu siapa wakil-wakilnya yang terlibat didalamnya," ujarnya.

    Hal yang sama dikatakan mantan Wakil Ketua DPRD Lotim dari PDIP Lotim,H.Djumat Dahlan menegaskan agar aparat penegak hukum untuk tidak main-main dalam memproses dan mengusut kasus dugaan SPPD fiktif dan joki belasan oknum anggota DPRD Lotim.

    Dengan tentunya mereka harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya di mata hukum. Apalagi ini kegiatan Diklat sudah dijadwalkan,namun masih saja ada oknum anggota DPRD Lotim yang tidak berangkat diklat.

    Namun uang SPPD-nya diambil,apalagi sampai ada yang mengganti,maka tentunya ini perbuatan yang sungguh memalukan dan mencoreng institusi lembaga dewan terhormat.

    " Salah benarnya nanti bisa dibuktikan di depan hukum, kalau memang tidak pernah melakukan buat apa takut dan panik," tegas Djumad Dahlan.

    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad