Header Ads

  • Breaking News

    Sapu Bersih Pungutan Liar di Sekolah "Perpres Nomor 87 Tahun 2016”

    Ilustrasi


    Mataram - Segenap karyawan dalam instansi apapun di pemerintahan,berikut sudah keluar Perpres untuk disikapi dan sampaikan ke jajaran ujung tombak dalam rangka untuk saling mengingatkan antara kita.  Hari ini Presiden telah menerbitkan ''Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar''. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktik PUNGLI di Indonesia.

    SATGAS SABER PUNGLI memiliki 4 fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. SATGAS SABER PUNGLI juga diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres)

    Susunan SATGAS SABER PUNGLI sebagai berikut :
    1) Pengendali/Penanggung Jawab  : Menko Polhukam Wiranto.
    2) Ketua Pelaksana : Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno.
    3) Wakil Ketua Pelaksana I : Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih (Pelaksana Tugas).
    4) Wakil Ketua Pelaksana II : JAM Bidang Pengawasan Widyo Pramono.
    5)  Anggota Satgas terdiri dari : Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.

    Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI dan Polri dari Aceh sampai ke Papua kepada SATGAS SABER PUNGLI melalui :
    WEBSITE          : http://saberpungli.id
    SMS                  : 1193
    CALL CENTER : 193
    Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan).
    Jenis Pungli di sekolah yg dilaporkan satgas pungli
    Ragam Pungutan di Sekolah-sekolah :
    1. Uang pendaftaran masuk
    2. Uang SPP / komite
    3. Uang OSIS
    4. Uang ekstrakurikuler
    5. Uang ujian
    6. Uang daftar ulang
    7. Uang study tour
    8. Uang les
    9. Buku ajar
    10. Uang paguyuban
    11. Uang wisuda
    12. Membawa kue/makanan syukuran
    13. Uang infak
    14. Uang foto copy
    15. Uang perpustakaan
    16. Uang bangunan
    17. Uang LKS dan buku paket
    18. Bantuan Insidental
    19. Uang foto
    20. Uang biaya perpisahan
    21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
    22. Uang seragam
    23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
    24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
    25. Uang bimbingan belajar
    26. Uang try out
    27. Iuran pramuka
    28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
    29. Uang kalender
    30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
    31. Uang koperasi (uang tidak dikembalikan)
    32. Uang PMI
    33. Uang dana kelas
    34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
    35. Uang UNAS
    36. Uang menulis ijazah
    37. Uang formulir
    38. Uang jasa kebersihan
    39. Uang dana sosial
    40. Uang jasa menyebrangkan siswa
    41. Uang map ijazah
    42. Uang STTB legalisir
    43. Uang ke UPTD
    44. Uang administrasi
    45. Uang panitia
    46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah  selanjutnya
    47. Uang listrik
    48. Uang computer
    49. Uang bapopsi
    50. Uang jaringan internet
    51. Uang Materai
    52. Uang kartu pelajar
    53. Uang Tes IQ
    54. Uang tes kesehatan
    55. Uang buku TaTib
    56. Uang MOS
    57. Uang tarikan untuk GTT (Guru Tidak Tetap)
    58. Uang Tahunan (kegunaan gak jelas)
    komite sekolah dijadikan kepanjangan tangan dari kepala sekolah untuk memungli ke wali murid.
    Pewarta : Bayu Aji
    Sumber: SABER PUNGLI

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad