Header Ads

  • Breaking News

    Sekda NTB Ungkap Potensi NTB


    Mataram - Dalam setiap kesempatan, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. Rosyadi H. Sayuti, M. Sc, Ph. D selalu menyempatkan diri mempromosikan potensi yang dimiliki NTB pada setiap tamu pemerintahan yang datang ke Lombok.

    Hari ini, misalnya. Saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, hasil kerjasama Kemendagri dan DPP Perpamsi, di Hotel Golden Palace, Kamis (26/7/18), Sekda  memperkenalkan dan mempromosikan seluruh potensi yang dimiliki NTB, baik yang menyangkut potensi pertanian maupun potensi pariwisata. Sejak menyabet penghargaan sebagai The World Best Halal Destination dan The Wold Best Honeymoon Destination menurut Sekda, NTB semakin dikenal di mancanegara, apalagi di negara-negara Timur Tengah.

    Sejak mendapat penghargaan itu kata Sekda, angka kunjungan wisatawan ke NTB, baik mancanegara maupun domestik semakin meningkat setiap tahun. Bahkan sudah menembus angka 3,5 juta sampai dengan 2017.

    "Atas nama pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah menyelenggarakan acara sosialisasi pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta sosialisasi, selamat mengikuti kegiatan dan selamat menikmati keindahan wisata dan kuliner halal selama anda semua berada di pulau Lombok ini," ucapnya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua umum Persatuan Perusahaan Air Minum (PERPAMSI), Erlan Hidayat, SE., Ak memaparkan sedikit tentang PP no. 54 tahun 2017 dan Permendagri no. 37 tahun 2018. "Beberapa tahun  yang lalu kami berdiskusi tentang bagaimana BUMD ini memiliki peraturan hukum yang lebih baik dari saat ini," katanya.

    Dalam diskusi tersebut banyak dibicarakan  tentang masa jabatan, usia pensiun dan permasalahan jasa produksi  dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah PP No. 54 ini yang mengatur pengelolaan BUMd secara menyeluruh. Dari kemunculan PP ini menimbulkan Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD.

    Acara dilanjutkan dengan sosialisasi yang diisi oleh Riris Prasetyo, ST., M.Kom selaku Kasubdit BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi Kementerian Dalam Negeri dan Bambang Ardiyanto, ST., MM selaku Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha.

    Pewarta : Purwandi
    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad