Header Ads

  • Breaking News

    Sistem Pengelolaan Keselamatan Penumpang Pelabuhan Kayangan “ Semrawut “


    Lombok Timur - Insiden kepanikan penumpang di penyeberangan Kayangan-Poto Tano kerap terjadi, hal ini diakibatkan tingginya ego sektoral dari pihak terkait yang sama-sama tidak ada saling koordinasi satu sama lain.

    Insiden kepanikan Penumpang di KMP Persada Nusantara milik Perusahaan JL di jakarta yang terjadi pada hari kamis ( 19/07 ) pukul 20:00 wita yang mana KMP Persada Nusantara telah meninggalkan pelabuhan kayangan menuju poto tano, namun lima menit kemudian terjadi insiden kepanikan penumpang akibat overload muatan yang tidak sesuai dengan kapasitas muat kapal sehingga terjadi beban berat buritan kapal yang mengakibatkan air laut masuk melalui sekat kedap air Ramdor sehingga membuat panik penumpang yang mencurigai bahwa kapal mengalami kebocoran.




    Akibat dari insiden itu, media Seputar NTB langsung melakukan investigasi lapangan ke Kayangan pada jum’at ( 20/07 ) untuk membuktikan apa sih yang sebenarnya terjadi terhadap pengeluaran Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ) oleh Syahbandar Kayangan.

    Dari hasil temuan lapangan dan konfirmasi pihak-pihak terkait ditemukan kejanggalan bahwa pihak ASDP, Syahbandar maupun Dinas Perhubungan Provinsi tidak ada saling kerja sama satu sama lain, semuanya mengambil peran masing-masing.

    Pihak Syahbandar menyalahkan Pihak ASDP selaku pengelola otoritas Pelabuhan yang mana dalam mengeluarkan Surat Perintah Berlayar ( SPB ) oleh Syahbandar , seharusnya melalui data Manifest penumpang yang dikeluarkan oleh pihak ASDP, namun data manifest penumpang yang diberikan kepada syahbandar oleh pihak ASDP hanya sebuah tulisan kecil yang terpotong-potong bukan rekapan yang telah disusun rapi, padahal ini menyangkut tentang data penumpang kapal saat kapal mengalami musibah, belum lagi petugas dari Dishub NTB yang ditempatkan di Kayangan tugas dan fungsinya juga tidak jelas, mengapa demikian..?, hasil temuan lapangan ternyata banyak truk-truk fuso yang overload muatan namun tidak ditindaklanjuti oleh petugas Dishub tersebut dengan mengambil sebuah langkah tindakan tegas berupa penurunan muatan dan ini boleh dikatakan sudah menjadi hal yang biasa.

    Temuan pelanggaran peraturan yang paling menonjol di otoritas Pelabuhan Kayangan adalah sesuai Peraturan Menteri Nomor 106 tahun 2017  ada berapa prinsip yang harus diikuti oleh pemilik Kapal diantaranya 1.mesin kapal harus dua(double engine) 2.Lambung kapal harus 2 lapis (double bottom) 3.prinsip kapal roro adalah Rollin dan Rol Off (seperti prinsip penyimpanan beras cosmos, yg pertama masuk dialah yg pertama keluar) saat ini banyak pengkondisian muatan dimana kendaraan yang keluar masuk dikondisikan sesuai ketinggian muatannya (ini tidak boleh) idealnya yang duluan datang duluan keluar.4.pintu masuk kapal (ramp door) harus hidup dua-duanya depan dan belakang. Jadi tidak ada cara kendaraan dalam memarkirkan mobil dengan kondisi mundur atau mengeluarkan kendaraan dengan posisi mundur (kesalahan fatal) sudah menyalahi prinsip kapal ferry roro passenger serta waktu docking harus sesuai atau lebih cepat dari dokumen DOC/SMC dan dokumen Sea Trial terakhir.

    Namun Peraturan Menteri tersebut tidak diindahkan oleh Petugas Dishub Provinsi yang ditempat di pelabuhan kayangan, temuan dan fakta terlihat jelas yang mana KMP Permata Lestari 2 dari Perusahaan PT Atosim Lampung Pelayaran ( ALP ) saat melakukan pemuatan terlihat jelas kendaraan masuk melalui gigi mundur padahal hal tersebut sudah tidak dibenarkan, beberapa kapal belum melaksanakan double bottom.

    Terhadap temuan temuan tersebut terindikasi dalam pengeluaran izin operasi kapal oleh Dinas Perijinan Terpadu Provinsi terkesan Asal Bapak Senang ( ABS ), karena kalau mengaju secara aturan Safety keselamatan banyak kapal-kapal yang tidak bisa beroperasi, namun hal tersebut tetap diberikan izin operasi tanpa melalui kroscek berdasarkan PMK 206 tahun 2017

    Yang menjadi pertanyaan Fungsi dan kewenangan petugas Dishub NTB di Pelabuhan Kayangan hanya sebagai Pelengkap Derita saja, karena hanya datang, ngopi dan merokok, padahal pelanggaran jelas didepan mata

    Yang ironis lagi bahwa secara aturan keselamatan pelayaran pada saat dilakukan pemuatan kapal penumpang ( menaiki kendaraan ), seharusnya pihak Syahbandar, Perhubungan Provinsi, Nakhoda sama –sama mengawasi pemuatan kapal sebelum diberangkatkan dengan memperhatikan Stabilitas Kapal, Overload penumpang dan kendaraan dan memeriksa semua kelengkapan komunikasi, baju pelampung, life jacket, radio, kondisi mesin kapal, kalau semuanya sudah ready maka pihak kesyahbandaran baru bisa mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ), namun hal tersebut jarang dilakukan, semua pada mengambil tugas masing-masing sehingga keselamatan penumpang terabaikan.

    Kepala Satuan Tugas Syahbandar Kayangan Giman SH  kepada bidikkamera.com ( 20/07 ) mengakui kalau kerja sama sistem koordinasi dengan pihak terkait tidak berjalan sesuai harapan terutama dengan pihak ASDP dalam memberikan data manifes penumpang selalu menemui kendala, padahal hal tersebut menjadi syarat utama dalam mengeluarkan SIB “ bagaimana kita bisa terapkan aturan, kalau pihak ASDP juga dalam memberikan data manifest penumpang hanya dalam bentuk kertas kecil saja, sementara yang kami butuhkan adalah susunan daftar nama penumpang dan kendaraan untuk masing-masing kapal “ katanya menjelaskan

    Terkait SOP pengeluaran SIB kata Giman pada dasarnya pihaknya telah menjalankan fungsi dan tugas sesuai kewenangan berupa pemeriksaan berkala dokumen kapal, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan engine, termasuk yang paling penting adalah alat-alat keselamatan penumpang dan radio komunikasi “ kami telah melakukan hal tersebut baru SIB dikeluarkan “ kata Giman menjelaskan.

    Pewarta : Edi Candra
    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad