Menu Right

Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Selasa, 11 Desember 2018

Bupati Minta Jangan ada Pemberhentian Perangkat Desa

Bupati Lotim,HM.Sukiman Azmy membuka kegiatan sosialisasi mengenai masalah undang-undang desa.
Lombok Timur - Bupati Lombok Timur,HM.Sukiman Azmy meminta jangan ada pemberhentian perangkat desa lagi,sebab perbedaan pendapat.Tapi ‎perbedaan itu boleh, karena perbedaan itu adalah pendapat.

Demikian ditegaskan Bupati Lotim dalam pembukaan,buka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa Tahun 2018 sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Desa, tahun 2018 di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)  Lotim, Senin (10/12).

" ‎Ikuti regulasinya Kalau tidak mengikuti akan menjadi dampak atau resiko pada diri kita sendiri, dan berharap tidak ada pemberhentian dan pengangkatan lagi,"tegasnya.

Dalam sambutannya juga Sukiman ‎ mengatakan, tiga hal penting di ingatkan Bupati dalam sosialisasi itu. Diantaranya meminta regulasi diikuti secara konsisten, hilangkan akses Pilkades dan bagaimana agar menghilangkan akses Pilkada.

Oleh karena itu,dirinya ‎ berharap, semua Kades menghindari penyimpangan, dan tetap mengikuti aturan yang ada. Dengan  jangan sampai apa yang dilakukan, berurusan dengan hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.

"Janganlah melakukan hal-hal yang tidak patut kita lakukan," tegasnya.

Mantan Dandim 1615 Lotim ini juga menyinggung mengenai masalah ADD ‎meminta kepada kades untuk berdiskusi dengan DPMD, sehingga program yang dituangkan Pemerintah Desa, sejalan dengan visi dan misi, yang tertuang dalam RPJMD lima tahun kedepan.

Disamping itu pula, ia berharap seluruh Kepala Desa bekerjalah sesuai waktu atau Jam kerja, yang telah ditetapkan. Ia juga meminta semua Kades mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya dan bisa diturunkan ke bawah.

"IPM kita yang menurun dalam 5 tahun harus meningkat, dengan memperbaiki bidang pendidikan dan Kesehatan," ketusnya.

Sebelumnya Kepala PMD Lotim H. Juani Taofik, dalam laporannya mengatakan,  setelah 4 tahun pelaksanaan Undang-undang  Desa, selain itu juga fokus terhadap perencanaan pembangunan Desa, tata kelola keuangan Desa, juga tidak kalah pentingnya terhadap tata kelola Pemerintah Desa.

Pentingnya perbaikan tata kelola Pemerintah  ungkap Taofik, untuk menjaga supaya penyelenggara Pemerintah Desa bisa berjalan dengan baik,  tertib,  aman dan lancar tanpa tersangkut masalah hukum. Terlebih dengan meningkatnya dana Desa pada tahun 2019 dari Rp. 252 Milyar menjadi Rp. 307 Miliar,  ini diluar  ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

"Peran Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan, sangatlah penting. Karena pemerintah daerah yang memegang tanggung jawab terhadap hal tersebut,"jelasnya.

Pada tahun 2019 nanti lanjut Taofik, diharapkan dalam penyusunan APBdes dapat mengakomodir beberapa hal seperti fokus pada peningkatan SDM di Desa. Salah satunya, dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam lingkup kewenangan lokal berskala Desa. 

"Penting juga peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintah Desa seperti mengirim pemuda desa untuk mengikuti pelatihan keterampilan di BLK serta pemberian insentif terhadap guru ngaji, marbot, imam, pekasih dan RT/RW," tandas Taofik.

Editor : Bayu
Loading...

Portal Berita Yang Lugas, Terpercaya dan Inovatif dari Nusa Tenggara Barat

Tidak ada komentar

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.