Menu Right

Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Minggu, 09 Desember 2018

Sinergi Pemerintah dan Swasta untuk Produktivitas Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Mataram - Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), mengingatkan, pemanfaatan lahan pekarangan rumah menjadi satu di antara alternatif mewujudkan kemandirian pangan dalam rumah tangga.

Menurut HBK, pemberdayaan keluarga lebih dulu, kemudian ketahanan pangan dapat tumbuh dan berkembang.
"Tanah pekarangan, bila dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh sangat membantu kehidupan rumah tangga, baik dalam peningkatan penghasilan maupun perbaikan nutrisi keluarga", kata HBK, Kamis Malam  (22/11) disela-sela mengikuti acara Yasinan bersama warga  Presak Timur, Kota Mataram.

HBK mengatakan,  itu sebab dari perjalanan ke desa-desa di semua Kabupaten di Lombok, dan berdialog dengan banyak keluarga, tidak jarang masih ditemuinya keluarga yang kekurangan nutrisi.

 "Ini pentingnya pendidikan keterampilan mengelola tanah pekarangan", lanjutnya.

Kalau masyarakat  desa terampil mengelola pekarangan dengan bayam, sawi, kacang panjang, tomat, cabe maupun jenis tanaman yang cocok ditanam di pekarangan, persoalan malnutrisi atau kekurangan gizi keluarga akan teratasi.

Diakuinya, sebenarnya pemerintah melalui banyak dinas maupun badan-badan di daerah telah mempunyai program-program ketahanan pangan, dan didukung dengan anggaran yang besar.

"Sayangnya, program-program tersebut tidak  diinternalisasi khususnya keluarga-keluarga di pedesaan. Sehingga program-program yang disosialisasikan tidak berkelanjutan", katanya.

Misalnya, program nasional Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL),  program nasional untuk ketahanan pangan yang juga sampai di seluruh Provinsi hingga ke Kabupaten, tapi tetap saja masih banyak keluarga yang kekurangan gizi.
"Tiap tahun program itu ada, tapi tetap saja ada keluarga yang kekurangan gizi atau malnutrisi," ujar HBK.

Bergerak bersama-sama mengajak masyarakat menanam sejumlah sayuran dengan memanfaatkan lahan pekarangan, sebenarnya bukan anjuran baru.
Sudah banyak dibentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat, tapi perlu memberdayakan dan menghidupkan kembali kelompok-kelompok rumah tangga yang dulu sudah terbentuk.
Caleg DPR RI Partai Gerindra, Nomor Urut-1 dari Dapil NTB-2/P. Lombok yang rajin turun ke masyarakat itu menekankan, bahwa untuk mengembangkan pekarangan sebagai kebun gizi juga bisa dilakukan di rumah-rumah penduduk yang padat dan lahannya sempit.

"Karena itu, perlu pelatihan skill masyarakat cara berkebun dengan lahan seadanya. Seperti meletakkan tanaman di dalam pot, baik itu pot yang berukuran kecil maupun pot yang berukuran besar, " kata HBK.

Sinergi Pemerintah dan Swasta

Terpisah Arif Mahmudi, salah satu aktivis lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) , pernah melakukan riset pengelolaan lahan pekarangan di tiga Kecamatan dan 10 Desa di Sumbawa.

Riset itu dilakukan, salah satu tujuannya adalah untuk mencari solusi karena masih banyaknya kasus malnutrisi atau kekurangan gizi yang menimpa ibu dan anak di desa-desa.

Arif mengungkapkan, meski program banyak dilakukan lembaga pemerintahan, mulai Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Bappeda, tapi program-programnya tidak berjalan berkesinambungan.

Menurutnya, pemerintah biasanya menggunakan cara konvensional, kelompok dalam masyarakat dilatih, dikasih bibit, sudah dianggap bisa.

Pemerintah tidak tahu bagaimana cara menginternalisasi program tersebut ke masyarakat.

"Keberhasilan pengelolaan lahan
pekarangan itu perlu pendampingan. Karena itu perlu keterlibatan swasta, yaitu dari produsen bibit tanaman.  Mereka bisa menjual bibit tapi melakukan pendampingan, sampai masyarakat bisa menuai hasilnya", jelas  Arif.

Selain pendampingan, juga dibutuhkan keterlibatan aktif Kepala Desa setempat.
Kelompok masyarakat yang berhasil memanfaatkan pekarangannya, umumnya yang mendapat dorongan dari Kepala Desa.  Dan kalau Kepala Desa terlibat dalam proses pengelolaan lahan pekarangan, pemerintah juga tak perlu  mengucurkan anggaran, karena dari Anggaran Dana Desa sudah bisa membiayai.

Arif mengatakan, keberhasilan memanfaatkan lahan pekarangan memberi manfaat langsung, seperti  menghemat biaya belanja keluarga, mengatasi malnutrisi, ibu-ibu memahami cara menanam sayuran, ketahanan pangan, dan termasuk menciptakan lingkungan yang asri.

"Di Lombok Utara, program ini juga menciptakan lapangan kerja baru. Ada ibu-ibu yang terampil melakukan pembibitan, dan itu menambah penghasilan keluarga dengan menjual bibit sayuran dan tanaman pekarangan lainnya," tukas Arif.


Editor : Bayu
Loading...

Portal Berita Yang Lugas, Terpercaya dan Inovatif dari Nusa Tenggara Barat

Tidak ada komentar

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.