Header Ads

  • Breaking News

    Ada 4 (empat) Strategi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 yang harus diperhatikan, ungkap Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenag RI

    Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI H. Mohamad Ali Irfan saat pemaparan materinya dalam kegiatan Raker Kementerian Agama Provinsi NTB Tahun 2019.

    Mataram - Dari beberapa Nara Sumber Rapat Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB Tahun 2019, salah satunya adalah Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI yang meluangkan waktunya untuk memaparkan Materi dengan judul “Evaluasi Serapan Anggaran Tahun 2018 Kementerian Agama” didepan 192 peserta Raker Kanwil Kemenag Provinsi NTB malam ini (Jum’at, 1-3-2019) di Hotel Lombok Raya Mataram.

    “Serapan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2018 menembus angka 93.00 %, masih tertinggal 2 % dari target 95 % di Tahun 2018, sehingga pada Tahun 2019 ini sangat diharapkan dalam serapan anggaran dapat mencapai target di angka 97 %”, papar Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI H. Mohamad Ali Irfan saat pemaparan materinya dalam kegiatan Raker Kementerian Agama Provinsi NTB Tahun 2019.

    Serapan Anggaran Kanwil Kemenag Provinsi NTB, lanjut H. Mohamad Ali Irfan, di tahun 2018 adalah 88,69 % yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 92,28 % dari pagu Rp. 997.503.255.000,-, sedangkan Belanja Barang barang sebesar 95,20 % dari pagu Rp. 463.547.129.000,-, Belanja Modal sebesar 46,72 % dari pagu Rp. 159.062.118.000,- dan Belanja Bansos sebesar 99,95 % dari pagu 6.884.800.000,-, tambah H. Mohamad Ali Irfan yang lahir di Jakarta pada Tahun 1966 tersebut.

    Ada 4 (empat) Strategi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 yang harus diperhatikan, (1)_Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan dan capaian kinerja, (2)_Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, (3)_Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak, dan yang ke (4)_adalah Pengendalian pengelolaan UP/TUP, “Saya berharap kepada Kementerian Agama Provinsi NTB pada khususnya untuk memperhatikan 4 strategi ini”, tegas H. Mohamad Ali Irfan dalam harapannya.

    Yang dimaksud Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan dan capaian kinerja adalah : (1)_Melakukan reviu atas rencana pencapaian output dan penyerapan anggaran serta jangka waktu pelaksanaannya untuk memenuhi kinerja yang ditetapkan, (2)_Berdasarkan hasil reviu, selanjutnya dilakukan sebagai berikut : Memperbaiki informasi Rencana Penarikan Dana dan Rencana Penerimaan yang tercantum dalam DIPA; memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja; dan menyampaikan informasi tersebut kepada BUN/Kuasa BUN (KPPN) dalam rangka pengelolaan likuiditas, (3)_Melakukan revisi halaman III DIPA dalam hal terdapat perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, (4)_Memastikan rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA yang digunakan sebagai dasar pencairan dana, (5)_Memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran

    Sedangkan memastikan ketepatan waktu penyelesaian adalah : (1)_Menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku, (2)_Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan mengendalikan penyelesaiannya dengan melakukan pengawasan pada setiap tagihan, (3)_Tagihan diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara, (4)_Memastikan norma waktu penyelesaian tagihan tersebut pada angka , dan (4)_Memastikan KPPN menerima SPM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkan SPM pada satker.

    Menertibkan ketertiban penyampaian data kontrak dimaksudkan adalah : (1)_ Memastikan data supplier tidak terdapat kesalahan, antara lain dengan mengacu pada data supplier yang pernah dilakukan pembayaran untuk menghindari adanya proses pembayaran yang tidak dapat dilakukan oleh KPPN, (2)_Memastikan penyampaian data perjanjian/kontrak paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak, (3)_Kontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani, (4)_Terhadap data kontrak yang terlambat diajukan oleh Satker, pendaftaran kontrak dapat diproses setelah memperoleh dispensasi KPPN.

    Dalam pemaparan materinya (H. Mohamad Ali Irfan) yang didampingi oleh Moderator H. Khairul Hadi, selain dihadiri 192 peserta Rapat Kerja, juga dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Nasruddin didampingi Kepala Bagian TU H. Sirojuddin beserta seluruh Pejabat Eselon III Kanwil Kemenag Provinsi NTB.

    Editor : Bayu adjie

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad