Header Ads

  • Breaking News

    Miris, Sertifikat Tanah LCC Digadai Rp 95 M

    Bangunan LCC yang ada di Desa Gerimax, Kecamatan Narmada
    Lombok Barat - Sedikit demi sedikit ‘aroma’ busuk berbagai permasalahan Lombok City Center (LCC) makin tercium. Dugaan sertifikat lahan Pemda seluas 8,4 hektare tempat berdirinya LCC dijadikan agunan ternyata benar adanya. Itu setelah Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap mengungkapkan, pihaknya menemukan jika aset tersebut memang diagunkan.

    Menanggapi persoalan ini, sejumlah pejabat Pemkab Lobar memilih bungkam. Mulai dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Asisten II, Sekda, hingga bupati. Seluruh pejabat yang dikonfirmasi Seputar NTB kemarin tidak memberikan respons.

    “Jangan tanya itu dulu (LCC, Red),” cetus Sekda Lobar HM Taufiq ketika menghadiri acara Bank NTB di Aula Bupati Lobar.

    Begitu juga dengan Asisten II Lobar Hj Lale Prayatni. Ia mengaku semua keterangan Pemda Lobar harus satu pintu. Sedangkan Kepala BPKAD H Mahyudin hingga Bupati Lobar H Fauzan Khalid yang dikonfirmasi lewat WhatsApp juga tidak memberikan respons.

    Namun Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar Saepul Ahkam menjelaskan bahwa persoalan ini menjadi kewenangan pihak PT Tripat. “Tanggung jawab PT Tripat,” jawabnya singkat via WhatsApp.

    Kondisi ini membuat anggota DPRD Lobar angkat bicara. Mereka meminta Pemkab Lobar segera bersikap jika aset lahan di LCC memang dijadikan agunan oleh pihak PT Tripat yang bekerja sama dengan PT Bliss Group. “Kalau yang terjadi seperti itu (diagunkan, Red), tentu harus dibuka MoU antara PT Tripat dengan PT Bliss. Jangan sampai PT Bliss yang nanti mengagunkan, yang menjadi korban aset daerah,” jelas Wakil Ketua DPRD Multazam.

    Dewan sejauh ini diakuinya belum pernah melihat MoU kerjasama antara PT Tripat dan PT Bliss Group. Meskipun, ini sudah berkali-kali diminta.

    Ini membuat Multazam mengaku gerah dengan aktivitas ekonomi di PT Tripat. Karena, perusahaan daerah ini sudah diberikan penyertaan modal puluhan miliar rupiah. Namun dividen atau PAD yang diberikan kepada daerah tidak seberapa.

    “Pemasukan yang diberikan tidak sebanding. Yang disetor PT Tripat tiga tahun beroperasi hanya Rp 9 juta ke kas daerah. Ini tidak sinkron antara penyertaan modal dan aset,” sesalnya.

    Lantas kenapa tidak dibubarkan? Multazam mengaku itu harus melalui RUPS. Baru kemudian dibahas oleh eksekutif untuk kemudian dibawa ke dewan.

    Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar dari fraksi PKB Sulhan Muchlis Ibrahim juga mengaku sejak awal memang sudah merasa ada yang tidak beres dalam kerja sama pembangunan LCC. Ia menilai banyak yang janggal.

    “Makanya saya persilakan aparat penegak hukum masuk. Seandainya diminta keterangan, saya persilakanan dipanggil pihak DPRD Lobar. Terutama pimpinan DPRD Lobar yang lama. Jangan sampai ini menimbulkan kerugian daerah,” jelasnya.

    Karena ia menilai aset Lobar saat ini sedang terancam. Sehingga ia meminta pihak eksekutif juga bisa memberikan keterangan kepada dewan apa yang sebenarnya terjadi. “Kami ingin mendapat penjelasan terkait MoU dan sertifikat itu. Agar kita bisa meluruskan persoalan ini,” tandas Sulhan.

    Sebelumnya, Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap mengungkapkan, dari hasil penyelidikannya diketahui jika aset Pemda Lobar telah dijadikan agunan. “Iya diagunkan. Ada dokumennya kami dapatkan, hak tanggungannya sudah ada,” ungkap Ery.

    Tanah Negara yang diagunkan menurut Ery sudah jelas masuk kategori melawan hukum. Karena tidak ada dalam ketentuan yang mengatur jika tanah Negara boleh dijadikan agunan. Terlebih nilai agunan dari hasil penyelidikan pihak Kejati NTB mencapai Rp 95 miliar untuk lahan seluas 4,7 hektar.


    Editor:Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad