Header Ads

  • Breaking News

    Bawaslu : KPU tidak Profesional Bahkan bisa dikatakan KPU Bobrok

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram Hasan Basri
    Mataram - Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tidak profesional karena adanya beberapa kesalahan fatal dalam proses pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019.

    "Sebelumnya kami menyebut KPU kurang profesional, tetapi sekarang KPU sudah tidak profesional bahkan bisa saya katakan KPU ini bobrok," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram Hasan Basri di Mataram, Kamis.

    Hasan yang ditemui seusai pembukaan rapat pleno penghitungan hasil pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019 di Hotel Lombok Raya, menyebutkan dua contoh kasus yang menjadi dasar dirinya menyebut KPU tidak profesional.

    Dua kasus tersebut pertama, adanya puluhan pemilih "haram" yang dibolehkan melakukan pencoblosan di TPS 5 Pagesangan Barat, akibat kurangnya bimbingan teknis yang diberikan kepada para petugas KPPS.

    "Masa pemilih yang tidak punya A5 atau surat keterangan memilih dikasih memilih, inikan fatal. Dasar itulah, dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Presiden di TPS tersebut. Kalau profesional tidak akan ada PSU," katanya lagi.

    Kasus lainnya, adanya kesalahan memasukkan lembar DA di Kecamatan Selaparang, dimana harusnya lembar DA tersebut akan tertera nama-nama calon anggota legislatif (caleg) daerah pemilihan Selaparang, namun ternyata DA tersebut milik Kabupaten Bima sehingga nama-nama di lembar DA adalah nama caleg Kabupaten Bima.

    "Parahnya, anggota Panwascam dipaksa menyetujui proses penghitungan dengan menggunakan proyektor. Jelas kami tidak mau, dan kami tetap meminta KPU menghadirkan lembar DA yang asli," ujarnya.

    Bisa dibayangkan, katanya, jika Panwascam menyetujui penggunaan pengganti lembar DA yang sewaktu-waktu bisa menjadi temuan karena sudah melanggar aturan.

    "KPU seharusnya menghargai bagaimana petugas KPPS dan Panwascam bekerja siang malam, dan semestinya proses penghitungan di kecamatan tuntas tadi malam terhambat gara-gara kesalahan DA," katanya.

    Terkait dengan itu, dalam proses penghitungan tingkat KPU Kota Mataram ini, Bawaslu akan melakukan pengawalan secara maksimal, agar hak masyarakat dan peserta pemilu terlayani dengan baik.

    "Kalau KPU punya target khusus untuk menyelesaikan penghitungan ini dalam waktu enam hari, tetapi jika ada indikasi pelanggaran kami akan selesaikan sampai tuntas meskipun melewati batas waktu yang ditetapkan KPU," katanya.

    Oleh karena itu dalam pengawasan ini, Bawaslu tidak hanya menerima angka secara utuh, akan tetapi harus ada keterangan kronologis dari angka yang tercantum.

    Misalnya, ada perolehan suara dengan angka 1.000, maka KPU harus bisa menjelasakan 1.000 itu dari mana saja. Jika angka itu tidak bisa dijelaskan asal usulnya, dan tidak ada kecocokan terhadap lembar DA, Bawaslu akan buka C1.

    "Apabila tidak cocok juga kami akan buka kotak suara, dan surat surat. Menurut aturan itu dibenarkan dan yang penting hak masyarakat dan peserta pemilu terlayani, itu sudah cukup bagi kami," katanya.

    Editor:Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad