Header Ads

  • Breaking News

    Disdag Kota Mataram Ancam Cabut Penggunaan Lapak bagi PKL

    Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram H Amran M Amin
    Mataram - Dinas Perdagangan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengancam akan mencabut izin penggunaan lapak bagi pedagang kaki lima "bandel" yang tetap beroperasional pada siang hari di bulan Ramadhan 1440 Hijriah.

    Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram H Amran M Amin di Mataram, Kamis, mengatakan, ancaman tersebut merupakan sanksi terberat bagi pedagang kaki lima (PKL) yang tidak mengindahkan edaran Walikota Mataram selama bulan Ramadhan.

    "Dari tahun ke tahun, masalahnya selalu PKL yang enggan mengikuti edaran terutama tentang aturan jam buka dan tutup warung, rumah makan, serta restoran," katanya.

    Amran mengaku, edaran yang akan diberikan kepada PKL pastinya sudah diketahui dan dipahami oleh pedagang, sebab setiap tahun menjelang masuknya bulan Ramadhan pemerintah kota selalu mengeluarkan edaran yang sama.

    Edaran itu, lanjutnya, sebagai salah satu bentuk komitmen bersama mewujudkan Mataram yang aman, nyaman dan umat muslim bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa.

    "Jadi kita tidak perlu melakukan sosialisasi terlalu lama kepada para pedagang," ujarnya.

    Oleh karena itu, Amran mengatakan, untuk tahun ini pihaknya ingin tim terpadu yang akan turun melakukan penertiban sebagai tindak lanjut dari edaran puasa, harus lebih tegas dan langsung memberikan ancaman sanksi pencabutan izin lapak PKL.

    "Kami rasa, upaya persuasif dan humanis sudah kita lakukan bertahun tahun, kini saatnya kita bertindak tegas," ujarnya.

    Menurutnya, sanksi pencabutan izin penggunaan lapak tersebut diterapkan tentunya kepada PKL yang menggunakan lapak milik pemerintah kota yang tersebar pada beberapa titik.

    Lapak milik pemerintah kota yang dimaksudkan antara lain di Udayana, Jalan Tambora, Jalan Ismail Marzuki dan Jalan Peresean yang hampir setiap tahun terindikasi melanggar edaran dengan melayani pembeli makanan secara demonstratif.

    PKL, katanya, tidak boleh melakukan pembenaran dengan melihat restoran di tempat umum yang diizinkan untuk buka di siang hari, karena mereka memiliki pangsa pasar dan aturan berbeda termasuk untuk warung yang ada di komunitas non muslim.

    "PKL sudah berjualan 11 bulan penuh dari pagi hingga malam, masa hanya satu bulan mereka tidak mau tutup di waktu siang," katanya menambahkan.


    Editor:Tony

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad