Header Ads

  • Breaking News

    Minim, Sekolah Memenuhi Standar Nasional Pendidikan di NTB


    Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dr. Bastari,

    Mataram - Sekolah di NTB dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di NTB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di NTB masih relatif minim. Sekolah dinilai berdasarkan indikator nasional agar bisa dikatakan memenuhi SNP.

    Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dr. Bastari, mengatakan, sekolah di NTB yang memenuhi SNP masih relatif minim. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain masih cukup baik, karena ada sejumlah daerah lain di bawah NTB.

    Diungkapkan bahwa data persentase satuan pendidikan SD yang memenuhi SNP di NTB sebesar 16,7 persen dari total satuan pendidikan SD di NTB sebanyak 3.185 sekolah. Sementara itu untuk satuan pendidikan SMP yang telah memenuhi SNP sebesar 13,5 persen dari total 911 satuan pendidikan SMP di NTB.

    Di satuan pendidikan SMA, sekolah yang memenuhi SNP di NTB sebesar 8,2 persen dari total sebanyak 318 satuan pendidikan SMA. Sedangkan di satuan pendidikan SMK, sekolah yang memenuhi SNP di NTB sebanyak 1,7 persen dari total 301 satuan pendidikan SMK di NTB.

    Bastari menjelaskan, indikator nasional yang digunakan untuk menilai sekolah itu memenuhi standar nasional pendidikan yaitu indikator utama berupa akreditasi nasional yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

    Sementara itu, ada juga indikator kontrol, yaitu Ujian Nasional (UN) yang dikelola oleh Balitbang Kemendikbud. Indikator lainnya yakni Penjaminan Mutu Pendidikan yang merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kemendikbud. Dan, indikator kontrol lainnya dari Uji Kompetensi Guru (UKG) yang merupakan tanggung jawab dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

    “Penyelarasan antara Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan sistem akreditasi mutlak dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan. Penyelarasan ini merupakan amanah undang-undang sistem pendidikan nasional. Selain itu juga merupakan bentuk respon terhadap tren dunia internasional sebagaimana di laporan Bank Dunia yang menyatakan bahwa di berbagai negara belum terjadi pembelajaran di sekolah,” jelas Bastari.

    Bastari menegaskan, sekolah bisa dikatakan memenuhi SNP jika memenuhi seluruh indikator nasional, baik indikator utama maupun indikator kontrol. Ia mengambil contoh SMPN 1 Gangga. Dimana dilakukan evaluasi sekolah dengan menggunakan empat indikator nasional, menunjukkan bahwa SMPN 1 Gangga memiliki Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 di atas rerata nasional, dan hasil UKG juga diatas rerata nasional. Namun hasil UN tahun 2018 menunjukkan hasil capian masih dibawah rerata nasional.




    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad