Header Ads

  • Breaking News

    Polda NTB Ultimatum Pembuat Onar


    Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK
    Mataram - Polda NTB mengeluarkan ultimatum kepada oknum yang berbuat onar saat proses rekapitulasi suara tingkat KPU Provinsi NTB.Jika ditemukan, akan langsung ditindak tegas.

    Polisi memang menjaga ekstra proses pengamanan rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 di KPU Provinsi NTB. Pengamanan ketat sejak proses rekapitulasi dilakukan Selasa yang lalu hingga berakhirnya rekapitulasi Minggu, 12 Mei 2019.

    ‘’Polda NTB melaksanakan siaga dengan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup terhadap kegiatan rapat pleno tersebut. Jika ada yang berbuat onar, kami tidak segan segan tindak tegas,’’ tegas Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK Jumat (10/5).

    Dalam pengamanan itu Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Drs. Nana Sudjana AS, MM turun langsung memantau. Sementara personel yang dikerahkan mencapai 550 orang, dibantu dua peleton anggota TNI dari Korem 162/WB.

    “Pengamanan ini, harapannya agar rapat pleno tersebut dapat berjalan dengan aman tanpa ada gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada yang mencoba untuk membuat kekacauan dalam rapat pleno tersebut maka kami dari Polri dan TNI akan mengambil tindakan tegas demi keamanan di wilayah NTB,’’ tegasnya.

    Dijelaskan, akhir-akhir dicermati beberapa kejadian di berbagai daerah, termasuk di NTB yang cenderung anarkis dengan menggunakan kekerasan. Dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana, disebutkan pelaku bisa diancam hukuman 4 tahun ketika bermaksud berbuat onar, apalagi berbuat onar.

    ‘’Dengan maksud berbuat onar saja, itu sudah merupakan tindak pidana. Siapa saja itu apakah tokoh atau politisi atau siapapun juga, Polda NTB bersama TNI akan melakukan tindakan secara tegas dan terukur serta penegakan hukum,’’ tegasnya.

    Namun, jika memang ada ketidakpuasan dari para peserta Pemilu, simpatisan atau pendukung, diimbau agar tidak melakukan unjuk rasa atau tindakan anarkis. ‘’Kita harus hormati hukum yang ada. Tidak perlu menggunakan media sosial untuk saling menghujat atau kekerasan untuk melampiaskannya,’’ sarannya.

    Akhir- akhir ini media sosial intens dipantau. Jika ada yang menyampaikan kritik dan saran, hendaknya dengan bijak. Jika ada akun atau konten, pihaknya cek kebenaran isu yang disampaikan tersebut. Bila ada oknum-oknum yang terlibat sesuai dengan fakta hukum berbuat pelanggaran atau pidana, akan ada tindakan tegas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.


    Editor : Bayu



    Area lampiran

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad