Header Ads

  • Breaking News

    Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas)


    Depok - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Tahun 2019. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, yakni: 7/03 - 9/03/2019.

    Kegiatan yang berlangsung di Hotel Margo Depok ini dihadiri oleh para pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Ditjen PHU, seluruh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji dari seluruh Indonesia.

    Direktur Jenderal PHU Kemenag RI, Prof. Nizar Ali membuka secara langsung Rakernas, Kamis, 07/03/2019. Dalam sambutannya, Nizar mengungkapkan untuk menghadapi penyelenggaraan haji tahun 2019, ada beberapa kebijakan, baik yang dilaksanakan oleh Arab Saudi maupun oleh Dirjen PHU Kemenag RI.

    Kebijakan yang ditetapkan Arab Saudi terkait visa progresif yang dikenakan bagi jema’ah yang status hajinya terhitung tahun 2015, ada tambahan biaya sebesar 2000 real atau hampir mencapai 8 juta rupiah. Kebijakan lainnya adalah rekam biometrik menjadi persyaratan untuk mendapatkan visa.

    Sementara kebijakan Dirjen PHU sendiri, Nizar memberikan 3 kebijakan untuk penyelenggaraan haji dan umrah musim haji 1440 H/2019 M.

    Pertama, Biaya pergantian pembuatan paspor jema’ah haji tidak lagi diambil dari biaya indirect cost yang kerap disebut subsidi dikarenakan tidak dibayar secara langsung oleh jema’ah haji. Meski berasal dari pengembangan atau optimalisasi setoran awal jema’ah, akan tetapi sekarang dibayar oleh jema’ah dan tidak diganti.

    Kedua, Untuk penempatan hotel di Mekkah bagi jema’ah haji, berbasis Embarkasi. Artinya akan diberlakukan zonasi penempatan berdasarkan embarkasi atau wilayah dan tidak berdasarkan dengan Qur'ah. 

    Ketiga, Pelayanan terhadap jema’ah haji. Biaya makan jema’ah haji selama di Mekkah sudah diusulkan 50 kali makan. Bahkan lebih dari itu, akan ada beberapa peningkatan pelayanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina). 

    Lanjut Nizar, melalui Rakernas ini diharapkan dapat mengimplementasikan beberapa program direktif dari Menteri Agama, diantaranya adalah Pembenahan Umrah pada tahun 2019 serta Diseminasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui Program Jamarah (Jagong Masalah Haji dan Umrah). Jamarah artinya duduk bersama-sama membahas hal yang berkenaan dengan masalah haji dan umroh serta hal-hal yang menyangkut aktifitas dan problem yang ada. Hal ini adalah untuk sharing dan menetralisir masalah.,     
    Untuk pembenahan umrah, nantinya akan ada penggodokan kebijakan di level Direktur sampai kepada Satuan Tugas, sehingga tidak ada lagi biro travel yang tak berizin dan tidak ada lagi biro travel yang mengumpulkan dana jema’ah.

    Selanjutnya, Diseminasi PHU melalui Program Jamarah. Kegiatan ini sangat penting karena dapat mensosialisasikan informasi kebijakan-kebijakan terbaru dari Kemenag melalui program yang dikemas secara talkshow (dialog) antara pemerintah dan jema’ah haji dan umrah.

    Kabid PHU Kanwil Prov. NTB, H.M. Ali Fikri, S.Ag, MM juga menghadiri Rakernas tersebut. Rakernas yang dilaksanakan selama 3 hari ini membahas terkait Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 dan 8 Inovasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019. "Kita sambut baik inovasi itu dan berharap calon jema'ah haji jangan risau terkait kebijakan itu", tandas Ali Fikri.

    Editor : Bayu adjie

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad