Header Ads

  • Breaking News

    Penanganan Kasus Kredit Bank NTB Menunggu Hasil Audit BPKP

    Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan

    Mataram - Status penanganan kasus pencairan kredit Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) Cabang Dompu masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB yang hingga kini belum diserahkan ke penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

    "Seperti dijelaskan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), kita masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya oleh BPKP," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Selasa.

    Berbeda dengan pernyataan Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap sebelumnya yang dalam keterangan persnya mengemukakan bahwa nilai kredit yang dicairkan dan diterima pihak debitur sebesar Rp6,2 miliar sudah disimpulkan sebagai nominal kerugian negaranya.

    Dedi mengaku belum menerima informasi lebih lanjut apakah tujuan penyidik jaksa menggandeng BPKP untuk kembali menelisik kerugian negaranya, apakah untuk menguatkan nilai kerugian negara yang telah didapat atau hanya sebagai pembanding dalam melengkapi berkas perkaranya,

    "Kalau Aspidsus bilangnya itu yang Rp6 miliar itu kerugiannya," ujar Dedi.

    Dalam penanganan kasus dugaan pencairan kredit ini, Kejati NTB telah memunculkan peran dua tersangka, yakni, Kepala Bank NTB Cabang Dompu berinisial SR dan SUR, pihak debitur, penerima kredit modal kerja dari perusahaan berinisial PDM.

    Dalam dugaan sementara, keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pencairan kredit bernilai miliaran rupiah tersebut.

    Salah satu alat bukti yang mendorong kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dilanjutkan dengan penetapan tersangka, yakni adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana tidak sehat senilai Rp6,2 miliar, yang saat ini telah ditetapkan sebagai nilai kerugian negara.

    Dari data yang diperoleh, nominal Rp6,2 miliar muncul dari lima bentuk transaksi yang mengalir ke pihak debitur secara bertahap, mulai dari pencairan Rp3 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp500 juta, hingga Rp200 juta.

    Aliran dananya diduga masuk kepada oknum pejabat BPD NTB maupun pihak ketiga yang berperan sebagai mitra perbankan. Bahkan, terendus modus pencairannya yang tidak prosedural alias melanggar kesepakatan kontrak dengan mitra perbankan.(*)

    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad