Header Ads

  • Breaking News

    Ribut-ribut Soal Lahan di Sumbawa Barat, Kadis LHK NTB Tidak Tahu Ada SK Menteri LHK Nomor 5843

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir Madani Mukarom B.Sc.F.

    Mataram
    - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir Madani Mukarom B.Sc.F, mengaku tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan sebanyak 300 hektare hutan di kawasan Kabupaten Sumbawa Barat diberikan pemanfaatannya kepada kelompok tani Batu Dulang di wilayah tersebut.

    SK Menteri LHK yang tidak diketahui Kadis LHK NTB itu, bernomor 5843/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018, tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani Batu Dulang seluas kurang lebih 300 hektare pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene, Sumbawa Barat.

    SK yang dikeluarkan Menteri LHK ini belakangan mulai diperdebatkan. Masalahnya, Kadis LHK NTB mengaku tidak tahu dan tembusannya tidak pernah masuk ke Dinas LHK NTB. Yang dia tahu dan dia pegang justru ada SK Menteri LHK bernomor 578/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018, yang menyebutkan ada peruntukan lain di lahan pada lokasi yang disebutkan SK bernomor 5843 itu.

    Di SK Menteri LHK yang dipegang Kadis LHK NTB, menyebutkan soal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan Bendungan Tiu Suntuk atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat seluas kurang lebih 262,37 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Sumbawa Barat.

    Yang mengherankan, kedua SK Menteri LHK itu dikeluarkan pada tahun yang sama, tahun 2018 tapi berbeda bulan dan berjarak tiga bulan. SK bernomor 5843 yang dipegang kelompok tani Batu Dulang keluar lebih dulu bulan September dan ditandatangani Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto, atas nama Menteri LHK RI.

    Sedangkan SK nomor 578 yang dipegang Dinas LHK NTB dikeluarkan bulan Desember dan ditandatangani langsung Menteri LHK RI, Siti Nurbaya. SK ini bahkan menekankan bahwa pada lahan yang dimaksudkan itu tidak ada untuk peruntukan lain, selain untuk kegiatan pembangunan Bendungan Tiu Suntuk.

    Untuk kasus ini, apa yang dikhawatirkan pemerintah pusat bahwa konflik soal peruntukan lahan hutan sering terjadi akibat banyaknya kebijakan yang tumpang tindih, sepertinya terbukti. Di saat pemerintah sudah membuat peta indikatif guna mem-block interest-interest lain yang hendak masuk, di Sumbawa Barat hal itu justru terjadi. Belakangan proses pelelangan tender terkait rencana pembangunan Bendungan Tiu Suntuk yang dibiayai APBN sebesar 1,4 T itu, malah sedang berjalan. 

    Di satu sisi, kelompok tani yang menamakan diri Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKM) Batu Dulang, masih bertahan dengan SK yang mereka pegang dan menuding pembebasan lahan tersebut bermasalah, karena Pemerintah Daerah menurutnya tidak pernah melakukan sosialisasi tatap muka dengan masyarakat setempat yang terdampak langsung terkait pembangunan bendungan tersebut.

    “Kami punya SK Kementrian terkait pengelolaan hutan yang sama dengan lokasi bendungan. Ada 90 hektare lebih kawasan kami masuk ke kawasan bendungan, namun hingga kini kelompok kami belum memberikan izin,” kata Ketua kelompok HKM Batu Dulang, Jufri.

    Jufri mengatakan pihak Pemda Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU),sebelumnya pernah mengadakan pertemuan dengan Kelompok HKM miliknya. Namun tidak ada keputusan atas pertemuan tersebut dan hingga kini pihaknya tidak pernah dihubungi kembali.

    Ia bersikeras SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dikantongi, jadi ia berpendapat punya hak untuk tidak mengizinkan lahan tersebut digunakan oleh siapapun selama 30 tahun ke depan.

    Jufri menekankan jika Pemda KSB belum mau menemui kelompoknya dan ketika ada gangguan terhadap lahan yang sedang dikelola nantinya, maka ia tak segan akan melayangkan gugatan PTUN ke pengadilan RI.

    “Kita berharap yang terbaik, ketika Bendungan yang di bangun demi kemakmuran rakyat dan tidak hanya sekedar kepentingan proyek, mari kita duduk bersama,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea, Syahril, ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah pernah mengajak kelompok tani Batu Dulang untuk bertemu pihak Pemda KSB, tapi memang belum ada titik temu kesepakatan diantara para pihak.

    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad