Header Ads

  • Breaking News

    Kejaksaan Puldata Proyek Dermaga Gili Meno

    Kondisi Dermaga Gili Meno yang belum rampung hingga batas akhir kontrak Desember 2019.


    Mataram - Kejaksaan Negeri Mataram cek lapangan melihat langsung kondisi proyek Dermaga Gili Meno, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Cek fisik ini untuk kepentingan pengumpulan data (Puldata) awal sebelum mengarah ke penyelidikan.

    Kegiatan cek lapangan oleh tim Intelijen itu dibenarkan Kejari Mataram Drs. Yusuf, SH. ‘’Cek lapangan ini untuk puldata awal,’’ katanya menjawab Suara NTB, Senin, 24 Februari 2020. Pengecekan itu berlangsung beberapa waktu lalu. Timnya langsung ke lokasi pembangunan dermaga yang belum rampung tersebut.

    Tujuan utama pengecekan sedianya untuk memastikan kesalahan teknis pemasangan papan nama proyek. Pada bagian banner keterangan proyek,  tertulis kegiatan didanai DAK itu dalam pendampingan TP4D. Sementara di sisi lain tim ini sudah dibubarkan per Desember 2019 lalu, sehingga kewenangannya gugur.

    ‘’Benar memang ada anggota turun ke lokasi. Karena ada info bahwa masih ada papan TP4D belum turunkan, ternyata papan atau spanduk itu tidak ada dan sudah diturunkan sudah lama. Jadi sambil melihat kondisi bangunan,’’ jelasnya.

    Sementara di sisi lain,  pihak PPK dari Dinas Perhubungan  tetap bergeming belum memutus kontrak rekanan PT. ML, meski batas waktu pengerjaan per 28 Desember 2019 tak terpenuhi. Perpanjangan sampai 50 hari yang sudah habis masa waktunya tak maksimal dimanfaatkan, proyek Rp 9,1 miliar  tak kunjung rampung.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD KLU (Bidang Ekonomi dan Pariwisata), Hakamah  berharap infrastruktur pendukung sektor pariwisata dibangun dengan baik dan benar sesuai aturan. Perihal Dermaga Gili Meno, ia tidak banyak mengetahui. Namun dari informasi yang berkembang di media, ia membaca bahwa aparat penegak hukum telah mengisyaratkan dilakukan pemutusan kontrak.

    ‘’Saran kami, sebaiknya sering-sering konsultasi dengan APH sebelum diputuskan. Biar tidak semua jadi bahan pemeriksaan,’’ kata Hakamah.

    Baginya, pengawasan dalam proses pekerjaan fisik menjadi sangat urgen. Sebab Jaksa Agung sudah secara resmi membubarkan TP4D,lembaga yang awalnya berperan mendampingi eksekutif di daerah. Dengan bubarnya TP4D, maka setiap pelaksana kegiatan fisik sebaiknya berkonsultasi dengan aparat agar tidak salah langkah.

    ‘’Menurut kami, tidak ada salahnya melakukan konsultasi di awal, di tengah atau jelang finalisasi fisik. Itu menunjukkan bahwa kita peduli terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Saya yakin, pejabat di Kejaksaan tidak akan menolak setiap konsultasi,’’ paparnya.

    Terhadap keberadaan Dermaga Gili Meno, Hakamah berharap tidak mengulang dermaga Gili Trawangan. Di mana dermaga itu, menjadi kasus hukum yang menyebabkan kerugian negara mencapai R 1,2 miliar.

    Pewarta:Gerry
    Editor:Bayu Adjie

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad