Header Ads

  • Breaking News

    Kejati NTB Tingkatkan Kasus Dugaan Korupsi Asrama Haji ke Penyidikan

    Dedi Irawan

    Mataram - Kejaksaan Tinggi NTB akhirnya  meningkatkan status kasus dugaan korupsi proyek Asrama Haji Embarkasi Lombok ke tahap penyidikan. Dasar penetapan ini setelah penyidik Jumat, 28 Februari 2020 kemarin melakukan gelar perkara.

    ‘’Keputusan ekspose (gelar perkara) hari ini (kemarin), Kajati NTB menandatangani keputusan peningkatan status kasus Asrama Haji menjadi penyidikan,’’ ujar juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH, MH, Jumat, 28 Februari 2020.

    Gelar perkara oleh tim penyidik Pidsus Kejati NTB dipimpin Aspidsus Gunawan Wibisono, SH.,MH, dihadiri sejumlah jaksa lainnya.    Setelah keluar kesimpulan peningkatan status kasus, Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH langsung meneken surat persetujuan peningkatan status kasus ke penyidikan. Status penyidikan masih sifatnya umum, sehingga belum menyebut calon atau nama tersangka.

    Dijelaskan Dedi Irawan, ditemukan unsur indikasi tindak pidana pada kasus tersebut, setelah penyidik menggali tiga item kegiatan dan pengadaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok. Sejumlah saksi sudah pernah dimintai keterangan pada  tahap penyelidikan sebelumnya. Mereka diantaranya, Kepala UPT Asrama Haji, H. Abdurrazak Alfakir, rekanan pelaksana asal Malang Jawa Timur, panitia pengadaan hingga bendahara pengeluaran.

    Menurut Dedi, ada tiga item yang jadi bidikan penyidik sejak mendalami kasus ini Januari 2020 lalu. Item temuan pertama terkait dana rehabilitasi gedung bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan dana pemeliharaan gedung dari sumber sama. ‘’Total anggarannya Rp7 miliar,’’ sebut Dedi Irawan. Tapi belum dapat dijelaskannya bentuk indikasi penyimpangan pada dua item ini.

    Item ketiga terkait dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mulai tahun 2017 hingga 2019. Kaitan ini, Dedi belum dapat menyebut nilai anggarannya karena sedang dalam pendalaman. ‘’Tapi yang sedang didalami soal besar penerimaannya, kemudian berapa targetnya. Untuk berapa indikasi penyimpangannya, belum saya dapatkan informasi,’’ ujar Dedi Irawan.

    Diklaimnya, proses penyelidikan ini termasuk cepat. Hanya butuh waktu dua bulan sejak pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan hingga ke tahap penyelidikan umum. Sampai dengan pertengahan Februari, penyidik sudah menemukan indikasi tindak pidana korupsi. Sehingga diputuskan status naik ke tahap penyidikan. ‘’Ini yang diharapkan oleh pimpinan. Agar setiap penanganan perkara lebih cepat, efektif dan ada kejelasan,’’ pungkasnya.

    Penyelidikan kasus ini diawali 14 Januari 2020 lalu, ditandai dengan ditemukannya indikasi penyimpangan pada dana rehabilitasi gedung asrama haji pasca gempa. Nilai bantuan dari BPKH sebesar Rp1,1 miliar. Namun dalam pelaksanaannya jadi temuan BPK kemudian direkomendasikan ke BPKH untuk dipulihkan. Dari masalah ini, jadi pintu masuk penyidik Pidsus Kejati NTB mengungkap dana pemeliharaan gedung dan PNBP yang nilainya diperkirakan lebih besar. Saat rekanan pelaksana diperiksa, terungkap dana pemeliharaan dan rehabilitasi juga terindikasi bermasalah. Begitu juga dengan PNBP yang terus didalami menjadi satu paket penyidikan Pidsus.

    Pewarta : Bayu
    Editor : Bayu Adjie

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad