Header Ads

  • Breaking News

    Tim Pengendali Kegiatan RTG Terindikasi Melakukan KKN

    Ketua Tim Pengendali Kegiatan (TPK),Junaidin (kanan) bersama Asbah,Tim Pengendali Kegiatan selaku konsultan manajemen rehab rekons.

    Mataram - Tim Pengendali Kegiatan (TPK) yang dibentuk BPBD Provinsi NTB terindikasi melakukan KKN pada proyek rehab rekons rumah rusak akibat gempa bumi di NTB. Hal itu terungkap dari rilis yang dikeluarkan Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Provinsi NTB.

    Dalam rilis tersebut, Ketua LPKP NTB, Gusnawan Abustan SE, mengungkapkan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), sebelumnya ditunjuk oleh BPBD Provinsi NTB sebagai mitra BPBD Provinsi dalam percepatan rehab rekons rumah rusak akibat gempa di NTB, dengan nota kesepahaman Kalak BPBD Provinsi NTB dengan Rektor UMMAT nomor 721/II.3.AU/X/2018 dan SK Kalak BPBD NTB nomor 814.44/II/SK.NTB/VIII/2019 tentang pembentukan TPK.

    Indikasi KKN yang dilakukan TPK itu dilihat pada perekrutan dan seleksi fasilitator. Di sini disebutkan bahwa pada prosesnya beberapa orang TPK dan BPBD saling berebut menitipkan sanak saudaranya untuk menjadi fasilitator maupun tenaga ahli. 

    "Hal itu menjadi masalah, karena kenyataannya jumlah fasilitator yang dibutuhkan masih kurang, khususnya tenaga teknik tetapi harus prosedural dan selektif, tidak serta merta asal orang," kata Gusnawan.

    Hal yang mengganjal lainnya, yakni soal Bimtek (Bimbingan Teknik). Sebelum menjalankan tugas, fasilitator mendapat bimbingan terlebih dahulu sebagai bekal dalam menjalankan tugas. Namun bimbingan tersebut hanya dilakukan satu hari dan terkesan formalitas. Padahal fasilitator yang direkrut kebanyakan tenaga tidak berpengalaman dan di luar orang teknik sehingga mempengaruhi kinerja di lapangan.

    Sorotan lain terhadap TPK adalah soal perpanjangan kontrak fasilitator. Di sini perpanjangan kontrak berdasar pada evaluasi kerja. Ini disebut bualan TPK, sebab pada prakteknya TPK diwakili oleh korwil, sementara jajarannya tidak pernah turun ke lapangan mengecek kinerja fasilitator dan progres yang dilaksanakan.

    Diungkapkan Gusnawan, perpanjangan kontrak fasilitator pada bulan Agustus juga sempat terjadi kegaduhan akibat adanya gonta ganti nama sesuai selera TPK, karena TPK tidak mengetahui kemampuan kinerja fasilitatornya. Bahkan disebutkan SK tentang penunjukkan fasilitator, khususnya yang di Lombok Barat di bulan Agustus berubah-ubah sampai tiga kali.

    "Yang pertama, 14 agustus SK nomor 33/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019. Kedua, 26 Agustus SK nomor 45/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019 dan ketiga di tanggal yang sama yaitu 26 Agustus juga, SK nomor 50/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019," sebut Gusnawan.

    SK yang berubah-ubah itu dikatakan sampai menimbulkan kegaduhan karena nama yang sudah ada menjadi tidak ada atau sebaliknya. Bahkan orang teknik banyak pula yang tersingkir padahal keberadaan fasilitator teknik diutamakan. "Ini menunjukkan kerja TPK tidak serius dan tidak obyektif," katanya.

    Adanya fasilitator bodong juga diungkapkan LPKP NTB. Yakni, ada nama tapi tidak ada orangnya. Misalnya, ada yang bernama Burhan A Gani, fasilitator di tim LBR 24 wilayah Kecamatan Lingsar, Desa Segerongan dan Gontoran, Lombok Barat yang disebutkan orangnya tidak pernah terlihat hadir sejak awal.

    "Pada SK perpanjangan 10 Januari, nomor 150/TPK.BPBD.NTB/XII/2019, dengan masa kontrak 26 Desember 2019 sampai 25 Maret 20020, nama Burhan A Gani disusupkan atau tercantum sebagai fasilitator sosial di tim KLU 23 dengan wilayah dampingan Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara," ungkapnya.

    Terakhir yang disorot adalah soal pelaksanaan dan pelaporan yang disebut amburadul. Di lapangan, pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat gempa kurang mendapat pendampingan dari fasilitator sehingga hasilnya terkesan asal jadi. 

    Kondisi di Lombok Utara misalnya, ada oknum-oknum perangkat desa dan aplikator bermain di SK yang belum keluar rekeningnya, dengan cara mengedrop material dan membangun sebagian atau memberikan uang kepada penerima bantuan dengan istilah chas back sebagai tanda bahwa mereka aplikatornya.

    Sebagian dari mereka dituding bisa memperjual belikan sesama aplikator dengan istilah take over. Kondisi ini sangat merugikan penerima bantuan, karena rumahnya tidak bisa ditempati. Hal itu masih berlanjut karena oknum-oknum yang melakukan pembangunan tanpa pendamping dapat mencairkan uangnya dengan mudah tanpa melalui pemeriksaan.

    Sementara itu, Ketua Tim Pengendali Kegiatan, Junaidin, ketika dikonfirmasi membantah semua yang dituduhkan itu. Ia mengatakan bahwa soal bimbingan teknik tidak dilakukan sekali. "Untuk bimtek ini banyak yang dilibatkan dan itu untuk menambah wawasan fasilitator dalam menjalankan tugasnya sebagai pendampingan.

    "Karena ini kan istilahnya RTG. Meski fasilitator itu latar belakang kuliahnya bukan di teknik tetapi kalau sudah mendapatkan bimtek yang memadai, insya Allah dia mendapatkan wawasan tentang apa yang harus dikerjakan," katanya.

    Soal rekrutan, menurut dia pihaknya juga telah melakukan tahapan-tahapan. Dan, itu katanya sudah diketahui oleh media-media. Mulai dari pembukaan seleksi, pelatihan dan lainnya.

    Soal nama fiktif, dia membantahnya. "Itu tidak ada. Mungkin yang malas, ya memang ada. Apalagi kita menggaji orang itu kan atas dasar kinerja," katanya.

    Kemudian tentang SK yang disebut berubah-ubah, Junaidin mengatakan tidak seperti itu pemahamannya. "Pada bulan Agustus, memang sedang berakhir masa transisi. Jadi ada SK yang dibuat untuk menggaji mereka yang transisi kerja 13 hari dan itu berada di bulan Agustus," kata Junaidin seraya menekankan bahwa hal itu sudah mendapatkan persetujuan BPBD.

    Sebenarnya, antara LPKP dan TPK sudah mengadakan pertemuan dan hasil pertemuan ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan mengkonprontir fasilitator fiktif.  "Itu yang mereka janjikan tapi kenyataannya tidak ada informasi kembali dari tim TPK," kata Gusnawan.

    Pewarta: Bayu
    Editor: Purwandi

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad