Header Ads

  • Breaking News

    Kepala UPT Asrama Haji Lombok Tersangka Korupsi PNBP Sewa Gedung



    Caption: Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto (tengah) bersama Wakajati NTB Anwarudin Sulistiono (kanan) dan Aspidsus Gunawan Wibisono (kiri) memberi keterangan terkait penanganan korupsi.

    Mataram - Kejati NTB menetapkan dua tersangka kasus korupsi sewa gedung Asrama Haji NTB. Mereka yakni Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok berinisial AF dan Bendahara berinisial IJK. Dua tersangka diduga menggunakan uang sewa gedung untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan negara Rp 400 juta.

    “Keduanya ASN. Satu tersangka Kepala UPT dan Bendaharanya,” ungkap Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, Selasa, 21 Juli 2020 didampingi Wakajati NTB Anwarudin Sulistiono, Aspidsus Gunawan Wibisono, Asdatun Tende, dan Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan.

    Penetapan tersangka itu setelah tim jaksa penyidik Pidsus mengekspos kasus.Kasus ini sudah ditangani di tahap penyidikan. Bukti perbuatan melawan hukum sudah ditemukan. Demikian juga dengan bukti kerugian negaranya.

    Hasil audit Inspektorat Provinsi NTB menyatakan kerugian negara yang timbul sebesar Rp400 juta sepanjang tahun 2017-2019 dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa gedung Asrama Haji. “PNBP tidak disetor ke negara tapi dipakai untuk kepentingan pribadi,” beber Nanang.

    Penggunaan uang itu antara lain biaya transportasi perjalanan pribadi para pejabat Asrama Haji. Pengeluaran uang dilakukan tersangka IJK atas sepengetahuan tersangka AF. Padahal uang hasil sewa gedung itu seharusnya disetor ke negara. Tersangka AF dan IJK dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    “Nanti akan kita kembangkan lagi terkait penggunaan dananya. Siapa saja yang menikmati yang dari penyewaan gedung tersebut,” kata Nanang.

    Kasus itu pada awalnya diselidiki karena adanya temuan kerugian negara dari Badan Pengelola Keuangan Haji atas proyek rehab sejumlah gedung Asrama Haji Lombok. Namun, dalam perkembangannya ditemukan indikasi penyelewengan pada dana sewa gedung.

    “Kalau yang rehab gedung belum keluar hasil auditnya. Baru dari item anggaran ini yang sudah keluar audit. Yang rehab gedung nanti menyusul,” tandas Kajati.


    Pewarta:Bayu
    Editor:Purwadi

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad